Search results
PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu: Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan; Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. - MAKLUMAT ...
Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak, tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.
14 gru 2021 · Maklumat pelayanan, adalah salah satu poin penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dilakuka.
Tentunya objek utama yang menjadi perhatian adalah ketersediaan data dan informasi pajak. Selama ini, pemerintah dalam hal ini DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data dan informasi perpajakan.
12 cze 2024 · Fitur e-Bupot Instansi Pemerintah adalah inovasi yang memberikan win-win solution baik bagi instansi pemerintah maupun DJP. Instansi pemerintah mendapatkan kemudahan dalam pelaporan pajak, sementara DJP mendapat kemudahan dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak.
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK. KESATU : Ketentuan Umum Dalam Keputusan PPID BPS ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik. 2.
