Search results
Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu: Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan; Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. - MAKLUMAT ...
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta ...
PSIAP merupakan salah satu upaya DJP untuk beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital terkini dan menyesuaikan dengan proses bisnis perpajakan yang dilakukan di negara-negara maju. Lalu apa saja perubahan yang akan dirasakan oleh Wajib Pajak dengan adanya PSIAP? 1. Tax PayerPortal/Akun Wajib Pajak.
Pemberian layanan informasi publik oleh PPID Direktorat Jenderal Pajak sebagai perangkat PPID Kementerian Keuangan, diatur sebagai berikut: a) Untuk permohonan informasi publik yang ditujukan dan/atau penguasaannya ada pada Kantor Pusat DJP, ditindaklanjuti oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP; b) Untuk ...
Informasi perpajakan bersifat sensitif adalah informasi perpajakan yang memuat data dan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan strategis DJP, proses penegakan hukum di bidang perpajakan, hukuman disiplin kepegawaian dan lainnya yang diyakini dapat menjadi perhatian publik secara nasional.
14 lis 2023 · Reformasi perpajakan dilakukan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel. DJP sedang melaksanakan berbagai agenda reformasi perpajakan, di antaranya reformasi di bidang organisasi, sumber daya manusia, serta di bidang sistem informasi perpajakan.
