Search results
Penelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian yang akurat mengenai peran hukum terhadap keamanan negara serta pengawasannya dalam rmenjaga kedaulatan negara republik Indonesia dalam bidang keimigrasian.
A. Latar Belakang Masalah Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang kepada kepentingan perseorangan.1 Timbuln hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara n dan ...
A. Latar Belakang Perbedaan kewarganegaraan di antara para pihak yang melakukan suatu hubungan hukum akan melahirkan persoalan Hukum Perdata Internasional, misalnya terkait waris. Waris merupakan suatu proses pemindahan atau penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya.1 Pengaturan
Hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subjek hukum dan hubungan antar-subjek hukum, maka hukum perdata mengahur hubungan antar-penduduk atau warga negara sehari- hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Makalah ini bertujuan untuk mendalami konsep negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan fokus pada evolusi konstitusi dan undang-undang, serta bagaimana kebijakan dan putusan hukum terkait HAM diimplementasikan.
Deklarasi PBB secara singkat menjelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa dan ditahan, hak dipersamakan dimuka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah ,dan sebagainya.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan DUHAM) menegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”, Permasalahan dalam penelitian pertama pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional.
