Search results
21 cze 2022 · Hasil penelitian menunjukkan, upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi sistem harus ditanggulangi dengan sistem antikorupsi yang merujuk pada tiga komponen sistem hukum, yaitu...
Sebagaimana saat ini menjadi payung hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi.
Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi,.SH,.MH dan Pembimbing II: Fauzan,.S.Ag,.MH Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”.
1 gru 2023 · Langkah-langkah dilakukan penegak hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi antara lain memberatkan sanksi untuk pelaku korupsi, menerapkan budaya anti-korupsi di masyarakat, dan...
10 mar 2023 · Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di...
Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan dua landasan theory yaitu madzhab hukum kodrat (the theory of natural law) dan madzhab positivisme hukum (legal positivisme) untuk menganalisa tentang penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang saat ini masih sedemikian akut di negara Indonesia.
