Search results
Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
4 gru 2013 · MAKALAH KEUANGAN DAERAH. Paragraf pertama menjelaskan konsep keuangan daerah sesuai peraturan pemerintah dan mencakup hak dan kewajiban daerah. Paragraf berikutnya menjelaskan pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lain seperti hibah.
Buku ini disusun untuk memberikan tambahan wawasan kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip keuangan pusat dan keuangan daerah di era otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang terkait.
2.1.2.2. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Menurut Bahrullah Akbar, 2002 fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama, yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang
“Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” pada tanggal 1 Januari 2001 lalu, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsinya.
Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.
1 sty 2019 · APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan daerah.
