Search results
BERITA. 10-10-2024. Pemprov Kalteng Diganjar UKPBJ Proaktif dengan capaian PDN Tertinggi 2024. Rapat koordinasi kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa tahun 2024, yang dibuka oleh Plh. Kepala LKPP Iwan Herniwan, berfokus pada transformasi tata kelola SDM dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
14 lis 2022 · Dan saat ini hanya enam daerah dari 14 kabupaten/kota di Kalteng yang sudah mendapatkan standarisasi penuh, yaitu LPSE Provinsi Kalteng; Kabupaten Barito Selatan; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Gunung Mas; Kota Palangka Raya; dan Kabupaten Katingan.
15 lis 2022 · Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sebanyak enam daerah telah memenuhi 17 standar atau standarisasi penuh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
14 lis 2022 · PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sebanyak enam daerah telah memenuhi 17 standar atau standarisasi penuh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). "Saat ini enam daerah di Kalteng yang sudah mendapatkan standarisasi penuh, meliputi LPSE Provinsi Kalteng, Kabupaten Barito Selatan ...
3 sty 2024 · TERBARU! BIRO PBJ BUKA PENERIMAAN 17 ORANG JFPPBJ DARI PEJABAT LAINNYA. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kembali buka lowongan bagi ASN untuk menjadi JFPPBJ tahun ini melalui perpindahan dari jabatan lainnya. Read More
10 paź 2024 · Dalam kegiatan ini, sejalan dengan upaya mewujudkan Kalteng yang makin berkah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan capaian PDN (Produk Dalam Negeri) Tertinggi untuk Kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17 cze 2021 · Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Paket Non Tender.