Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah mekanisme dan ekosistem penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun pemerintah daerah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

  2. 14 lis 2022 · Dan saat ini hanya enam daerah dari 14 kabupaten/kota di Kalteng yang sudah mendapatkan standarisasi penuh, yaitu LPSE Provinsi Kalteng; Kabupaten Barito Selatan; Kabupaten Barito Timur; Kabupaten Gunung Mas; Kota Palangka Raya; dan Kabupaten Katingan.

  3. 15 lis 2022 · Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sebanyak enam daerah telah memenuhi 17 standar atau standarisasi penuh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

  4. Ruang Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kab. 37, Jakarta. Hotel Aston Pontianak, Jalan Gajah Mada 21, Pontianak – Kalimantan Barat. Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan. Kembali. Prov. Kalteng Email : help-desk@lpse.kalteng.go.id Telepon : 0536-3239378 Faksimili : 0536-3239379 AMBUN, S.Sos ...

  5. 17 cze 2021 · Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Paket Non Tender.

  6. Pembangunan RS Tipe B Hanau: Membangun Kalimantan Tengah yang Lebih Berkah. Mengatasi Risiko Keterlambatan: Strategi Efektif dalam Penyusunan Jadwal Pengadaan Barang dan Jasa. RUP Sebagai Instrumen Penting Indikator Transparansi. Kegiatan Review RUP dan Data Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

  7. biropbj.kalteng.go.id › bagian › pengelolaan-layanan-pengadaan-secara-elektronikBiro PBJ Setda Provinsi Kalimantan Tengah

    1 kwi 2024 · Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

  1. Ludzie szukają również