Search results
Ruang Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kab. 37, Jakarta. Hotel Aston Pontianak, Jalan Gajah Mada 21, Pontianak – Kalimantan Barat. Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan. Kembali. Prov. Kalteng Email : help-desk@lpse.kalteng.go.id Telepon : 0536-3239378 Faksimili : 0536-3239379 AMBUN, S.Sos ...
Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE adalah mekanisme dan ekosistem penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maupun pemerintah daerah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
15 lis 2022 · Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sebanyak enam daerah telah memenuhi 17 standar atau standarisasi penuh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
17 cze 2021 · Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Paket Non Tender. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Nurul Edy yang mewakili Plt.
Agar permasalahan dapat dieskalasikan ke pusat, maka membutuhkan pelaporan lewat LPSE Support, aplikasi yang dimiliki oleh LKPP Pusat. Untuk melaporkan lewat LPSE Support dilakukan dengan cara: Login ke akun SPSE melalui https://lpse.kalteng.go.id. Pilih menu Aplikasi e-Procurement Lainnya.
17 sty 2019 · Gubernur mengingatkan Bupati dan Walikota se-Kalteng serta para pemangku kepentingan agar memperhatikan tiga (3) aspek penting yang dilakukan secara simultan serta didukung komitmen pembiayaan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
15 kwi 2016 · Kepala LPBJ Kalteng ini mengemukakan terpilihnya ULP provinsi ini sebagai percontohan modernisasi Pengadaan nasional fase II karena kinerjanya dianggap bagus dan proses pelelangan sesuai aturan serta adanya komitmen dari pemerintah setempat.
