Search results
18 wrz 2018 · Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Di sisi lain, juga secara intensif mengkritisi implementasi dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Buku ini merupakan hasil dari pelaksanaan Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung). Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan memulai pembelajaran bersama di LBH Bandung
KLINIK HUKUM LINGKUNGAN. TENTANG. BERITA. MITRA. INFORMASI. TENTANG. Klinik hukum lingkungan merupakan mata kuliah dengan metode real experience. Kegiatan dalam klinik hukum lingkungan melibatkan mitra klinik, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung.
Klinik Hukum Lingkungan dan Kehutanan adalah klinik yang memusatkan diri pada pelayanan dalam membantu pemerintah dan masyarakat merumuskan kebijakan tentang lingkungan dan kehutanan, melakukan kajian kebijakan lingkungan dan kehutanan, memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian masalah dan ...
Masing-masing fakultas hukum ini menyediakan klinik hukum yang bermacam-macam sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Klinik lain yang juga ditawarkan adalah HAM, Lingkungan, dan lain-lain. Dilihat dari segi pedagogi dan kemampuan menyerap pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa, maka Klinik Hukum ini adalah jawaban bagi kebutuhan sarjana hukum ...
30 cze 2022 · Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, pasal tersebut memiliki pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi untuk hidup dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis berbasiskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
