Search results
Klinik Hukum Lingkungan dan Kehutanan adalah klinik yang memusatkan diri pada pelayanan dalam membantu pemerintah dan masyarakat merumuskan kebijakan tentang lingkungan dan kehutanan, melakukan kajian kebijakan lingkungan dan kehutanan, memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian masalah dan ...
Mahasiswa mampu mengerti, memahami dasar-dasar umum serta konsep hukum lingkungan dalam teori dan praktek khususnya mengenai isu-isu lingkungan, dan permasalahan lingkungan hidup seperti : brown issue (pencemaran, polusi), natural resource right (kerusakan lingkungan, hak-hak sosial ekonomi lingkungan). b.
Masing-masing fakultas hukum ini menyediakan klinik hukum yang bermacam-macam sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Klinik lain yang juga ditawarkan adalah HAM, Lingkungan, dan lain-lain.
Hukum yang saat ini telah menyediakan empat klinik yaitu: Klinik Pidana, Klinik Perdata, Klinik Hukum Perempuan dan Anak, serta Klinik Anti Korupsi. Klinik Hukum ini dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan LKBH-PPS FHUI,
28 sty 2016 · Harusnya klinik adalah mata kuliah wajib agar mahasiswa punya spirit pengabdian masyarakat," tandasnya. Hal itu diamini oleh Rektor UI, Prof Muhammad Anis, yang menyatakan bahwa idealnya semua mahasiswa dapat menikmati rasa yang sama di klinik hukum.
Masing-masing fakultas hukum ini menyediakan klinik hukum yang bermacam-macam sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Klinik lain yang juga ditawarkan adalah HAM, Lingkungan, dan lain-lain. Dilihat dari segi pedagogi dan kemampuan menyerap pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa, maka Klinik Hukum ini adalah jawaban bagi kebutuhan sarjana hukum ...
4 dni temu · Suap menyuap merupakan tindak pidana yang diatur di dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 yang selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Jerat Pidana bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi.Dengan demikian, hakim yang terbukti menerima suap dipidana berdasarkan pasal suap dalam UU 31/1999 jo.UU 20/2001. Selain merupakan tindak pidana, hakim yang menerima suap tergolong sebagai ...
