Search results
Burgerlijk Werboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I, misalnya
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat.
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.) dengan mengingat pembedaan- pembedaan yang diadakan di dalamnya, dapat dilakukan juga di tempat tinggal pilihan yang dimaksudkan dalam pasal itu.
Jenis Koleksi : Buku Teks. No. Panggil : 347.05 SUB k. Entri utama-Nama orang : R. Subekti, 1914-, author. Subjek : Constitutional Law -- Indonesia. Indonesia -- Constitutions.
Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri ( eigenrichting ) sehingga terjadi tertib hukum.
Hukum Acara Perdata |1 BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Hukum Acara Perdata Sebagai bagian dari hukum acara (formeel recht), maka Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan
1 sie 2017 · Bab enam belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir Bab tujuh belas tentang putusan pengadilan.Setelah membaca buku ini, para pembaca akan mendapatkan pengayaan wawasan dan...
