Search results
Penerbitan Jurnal Majelis adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Panscasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsepsional dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Ketua MPR RI, ttd, H. Taufiq Kiemas
Fungsi Ketetapan MPR adalah merupakan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di dalam UUD 1945, dan merupakan penjabaran lebih lanjut aturan-aturan yang ada dalam UUD 1945.
30 lis 2020 · Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945. November 2020. Jurnal Hukum Respublica 20 (1):1-13. DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6016. License. CC BY 4.0....
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085 - 4862 . Edisi: 31 Desember 2017 Total Halaman: 128 . Ukuran: 575,91 KB
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
