Search results
Penerbitan Jurnal Majelis adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Panscasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsepsional dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Ketua MPR RI, ttd, H. Taufiq Kiemas
30 lis 2020 · bagaimana kedudukan atau status hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan MPRS/MPR yang masih berlaku
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Majelis Ed 4/2017: Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara. ‹.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
9 sie 2019 · Studi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Untuk saat ini, pengaturan mengenai Ketetapan MPR sudah menunjukkan adanya kesesuaian dengan norma-norma konstitusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan conditio sine quanon. Kedua, status hukum dari Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbeda dengan Ketetapan MPR sebelum perubahan UUDNRI 1945.
