Search results
Sambutan Pimpinan Mpr Ri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu pilar utama negara adalah hukum dasar yang wajib dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
satu penyempurnaan tersebut adalah penambahan Ketetapan MPR/S sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditempatkan setelah UUD NRI 1945. Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan masih berlaku sesuai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. 2
30 lis 2020 · Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945. November 2020. Jurnal Hukum Respublica 20 (1):1-13. DOI: 10.31849/respublica.v20i1.6016. License. CC BY 4.0....
Ketetapan MPR/S tidak berlaku karena MPR bukan lag! sebagai lembaga tertinggi negara yang bisa memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Presiden. Pendapat lain yang lebih demokratis mengatakan bahwa, Ketetapan MPR yang ada sejak tahun 1960 perlu dipiiah-pilah berdasarkan kepentlngannya. Ketetapan MPRS dan MPR
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik
