Search results
sangat penting mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi demokrasi, menghadapi multidimensi persoalan bangsa baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penegakan hukum, serta ditengarai
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
30 lis 2020 · Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis...
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Sebagai resultan dari demokrasi berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menghadirkan MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi negara yang menyerap kedaulatan rakyat sehingga mendapat legitimasi untuk mengatasi lembaga-lembaga negara di berbagai cabang kekuasaan.
“Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”. Jurnal Konstitusi 10 (Maret 2013). Widayati. “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum III. (April 2016).
