Search results
Penerbitan Jurnal Majelis adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Panscasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsepsional dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Ketua MPR RI, ttd, H. Taufiq Kiemas
30 lis 2020 · dalam Pasal 7 ay at 1 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. KESIMPULAN
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Jurnal Majelis Ed 5/2016: Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085-4862 . Edisi: 31 Desember 2016 Total Halaman: 104 . Ukuran: 559,02 KB
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
9 sie 2019 · Hasil studi menunjukkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar Negara...
