Search results
mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai bentuk, metode, dan kelompok sasaran pemasyarakatan agar menjangkau berbagai elemen masayarakat di seluruh wilayah tanah air.
30 lis 2020 · Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis...
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan MPRS/MPR yang masih berlaku dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kajian penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan.
29 maj 2023 · Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. MPR adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaannya tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif melainkan enumeratif yang bersumber pada Pasal. 1 ayat (2) itu sendiri.
pengujian ketetapan MPR adalah MPR sendiri sebagai pembentuknya sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Kata Kunci : Kedudukan, Ketetapan MPR, Legislatif Review
