Search results
30 lis 2020 · Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis...
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Penerbitan Jurnal Majelis adalah salah satu metode pemasyarakatan agar Panscasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsepsional dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Ketua MPR RI, ttd, H. Taufiq Kiemas
Wicaksono, Dian Agung. “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”. Jurnal Konstitusi. 10 (Maret 2013). Widayati. “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”,
Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan judicial review Ketetapan MPR. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.
Sebagai resultan dari demokrasi berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menghadirkan MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi negara yang menyerap kedaulatan rakyat sehingga mendapat legitimasi untuk mengatasi lembaga-lembaga negara di berbagai cabang kekuasaan.
31 mar 2017 · Untuk itu, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia termasuk ketetapan MPR/S yang masih dinyatakan berlaku.
