Search results
Penerbitan Jurnal Majelis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bagian dari upaya MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara kepada seluruh komponen bangsa, secara lebih dinamis dan
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
17 lut 2020 · Pencantuman Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah upaya memberikan kepastian hukum bagi Ketetapan MPR yang masih berlaku, meski secara kelembagaan MPR sudah tidak mempunyai wewenang untuk membuat Ketetapan MPR yang bersifat regeling.
Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR, menyatakan bahwa Ketetapan MPR pasca UU No. 12 Tahun 2011 kembali didudukan dalam posisinya yang benar dalam sistem hukum di Indonesia. Implikasinya sangat besar dan signifikan yaitu Ketetapan MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material.
