Search results
judul Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang disampaikan dengan cerdas oleh
Pertama, MPR setelah perubahan terhadap UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara, dengan demikian berpengaruh terhadap kedudukan produk hukumnya yaitu Ketetapan MPR; Kedua, upaya penyelesaian masalah apabila ada Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD NRIT 1945.
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia
30 lis 2020 · penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b, yakni Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003. Sehubungan dalam kerangka mendudukkan...
Tahun 2004, memunculkan polemik terkait dengan lembaga mana yang berwenang menguji TAP MPR. Apakah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau diberikan kepada Mahkamah Agung? Dalam tulisan ini akan diberikan pandangan bagaimana keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-
Adapun Ketetapan MPR(S) yang pertama adalah Ketetapan MPR(S ) No.I/ MPRS/ 1960 Tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara. Ketetapan MPR ada karena konvensi atau praktik kenegaraan (Sri Soemantri, 1978:161). Nama “Ketetapan MPR” kemungkinan diambil dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945.
