Search results
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pimpinan MPR mengoordinasikan seluruh Anggota MPR untuk memasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara ke seluruh komponen bangsa dalam berbagai bentuk, metode, dan kelompok sasaran pemasyarakatan agar menjangkau berbagai elemen masayarakat di seluruh wilayah tanah air.
Jurnal Majelis Ed 5/2017: Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Majelis Ed 4/2017: Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara. ‹.
Ketetapan MPR harus kembali menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD Tahun 1945, bukan hanya dalam pembentukan perundang-undangan di negeri ini melainkan juga dalam pembentukan kebijakan publik lainnya.
30 lis 2020 · dalam Pasal 7 ay at 1 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. KESIMPULAN
Ketetapan MPR adalah salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan khas Indone-sia. Secara hirarkis berada di antara UUD 1945 dan Undang-Undang yang secara teoretik masuk dalam kelompok norma hukum Staatsgrundgesetz (Aturat Dasar Negara/Aturan Pokok Negara).
Tujuan Penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan tidak menerima permohonan judicial review Ketetapan MPR. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Ketetapan MPR.
