Search results
judul Analisis Kedudukan Dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang disampaikan dengan cerdas oleh
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Jurnal Majelis Ed 5/2016: Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085-4862 . Edisi: 31 Desember 2016 Total Halaman: 104 . Ukuran: 559,02 KB
30 lis 2020 · 1. Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD. 1945. Edy Asnawi. a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com. Article Info...
30 maj 2022 · Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali. Untuk itu, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum...
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan conditio sine quanon. Kedua, status hukum dari Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbeda dengan Ketetapan MPR sebelum perubahan UUDNRI 1945.
Kedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang.
