Search results
itu maka, hadirnya Jurnal Majelis sebagai media aspirasi ketatanegaraan diharapkan mampu meningkatkan nalar kritis warga negara dengan berbagai latar belakang keilmuan agar dapat berpartisipasi dalam merespon perbaikan
27 mar 2020 · Penempatan Ketentuan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu problematika yang perlu dibahas, dengan alasan ...
Jurnal Majelis Ed 5/2016: Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia . Nomor ISSN: 2085-4862 . Edisi: 31 Desember 2016 Total Halaman: 104 . Ukuran: 559,02 KB
30 lis 2020 · Dalam Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 terdapat 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR (1960-2002) dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok status baru, yakni: 21
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan conditio sine quanon. Kedua, status hukum dari Ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbeda dengan Ketetapan MPR sebelum perubahan UUDNRI 1945.
9 sie 2019 · Hasil studi menunjukkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia merupakan produk hukum formil dari lembaga tertinggi negara pra amandemen Undang-Undang Dasar...
More from this journal Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia
