Search results
2 paź 2024 · Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Artinya, lembaga-lembaga negara lain memperoleh mandat dari MPR.
Undang tersebut, diantaranya adalah penambahan Ketetapan Majelis Per-musyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR2, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di Negara Indonesia.
3 gru 2015 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.
1 sty 2013 · Untuk melihat kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan Indonesia, baiknya kita memulai dari teori piramida hukum ( stufentheorie ) yang diperknalkan oleh Hans Kelsen.
30 wrz 2022 · MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking. Lalu, bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen dan apa contoh Tap MPR? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Studi ini menjelaskan posisi dan kedudukan Ketetapan MPR RI dalam hirarki perundangan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik literatur review dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
