Search results
2 paź 2024 · Kedudukan Tap MPR dalam Peraturan Perundang-undangan. Dirangkum dari dokumen bertajuk Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tulisan Muchammad Ali Safa'at, sebelum perubahan UUD 1945 alias amandemen, MPR adalah pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.
Undang tersebut, diantaranya adalah penambahan Ketetapan Majelis Per-musyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebagai salah satu jenis Peraturan
3 gru 2015 · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda.
20 sty 2022 · Dampak TAP MPRS XXV/1966. TAP MPRS XXV/1966 merupakan hukum tertinggi pada masa itu dan berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasi dan penyelesaian konflik yang efektif pasca-G30S. Lewat peraturan ini PKI ditetapkan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.
30 wrz 2022 · UUD 1945 sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (“Tap MPR”) yang bersifat mengatur (regeling). Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling.
Oleh karena itu, kedudukan Tap MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena memiliki implikasi dalam kehidupan bernegara. B. Pembahasan 1.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
