Search results
27 cze 2022 · Hari ini, Jaksa Agung mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut sehingga total sudah ada lima tersangka. Kedua tersangka yang baru diumumkan hari ini adalah mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo.
29 cze 2022 · JAKARTA - Kasus korupsi PT Garuda Indonesia Tbk merugikan negara sebesar Rp8,8 triliun. Kasus ini terkait pengadaan pesawat jenis CRJ-1000 dan ATR-72 dengan jumlah 23 unit. Kejaksaan Agung ( Kejagung ) telah menetapkan dua tersangka atas tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk.
28 cze 2022 · Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus dugaan tindak pidana korupsi terjadi di maskapai pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Hal itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengadaan pesawat Garuda tahun 2011-2021 yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
27 cze 2022 · Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan korupsi PT Garuda Indonesia. Kerugian negara diduga mencapai triliunan rupiah. "Kami dapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai Rp 8,8 triliun," kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin. #kumparanNEWS
27 cze 2022 · JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencapai Rp 8,8 triliun. Kerugian tersebut akibat pengadaan pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan pesawat ATR 72-600 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan BUMN.
27 cze 2022 · JAKARTA, KOMPAS — Bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang kini tengah menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat, Emirsyah Satar, kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan pesawat Bombardier dan ATR 76-200, tahun 2011-2021.
27 cze 2022 · Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar kembali menjadi tersangka korupsi pengadaan pesawat setelah sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus suap. BPKP memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 8,8 triliun dalam kasus ini.
