Search results
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review) sebenarnya
1 cze 2023 · This research discusses the strength of the Constitutional Court's decision regarding judicial review in Indonesia.
peraturan lainnya yang dianggap berlawanan dengan Undang-Undang Dasar, hal ini disebut dengan ‘Judicial Review’ (Budiardjo, 2003; Mubarok & Al Hadad, 2021). Asshiddiqie (2019) menyatakan ‘Judicial Review’ sebagai suatu usaha pengujian oleh lembaga yudisial terhadap suatu produk hukum yang
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Apa yang dimaksudkan Judicial Review?, tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau
Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yang telah disebut di atas, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara umum/lazim disebut judicial review , karena wewenang tersebut dilaksanakan oleh sebuah
