Search results
Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh: Puguh Windrawan. Abstract. The Constitutional Court plays a central role in the democratic system governance. With a solid perspective of balancing state power, the court has been set up to interpret and review of conformity of every act and regulation.
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.
Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip Negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review) sebenarnya
Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yang telah disebut di atas, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara umum/lazim disebut judicial review , karena wewenang tersebut dilaksanakan oleh sebuah
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, kewenangan tersebut yang biasa disebut dengan istilah judicial review. Dalam Perkembangannya pengujian undang-undang adalah perkara yang banyak dilakakukan oleh MK dan dari hasil putusan MK pula banyak Undang-undang yang dibatalkan.
