Search results
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition.
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
model pengujian undang-undang terhadap konstitusi (constitutional review atau judicial review), yaitu: 1. Model Amerika, di mana pengujian undang-undang tersebut terdesentralisasi pada semua tingkatan pengadilan. Artinya, masing-masing tingkatan pengadilan di Amerika mempunyai kewenangan untuk melakukan judicial review. Kewenangan
1 cze 2023 · In this study, the philosophical and normative foundations that form the basis for the strength of the Constitutional Court's decision to conduct judicial review will be discussed.
Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa rumusan konsep purifikasi judicial review yang peneliti paparkan adalah dalam bentuk “Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945” yang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam gagasan amandemen kelima UUD NRI 1945.
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi
