Search results
30 cze 2021 · PDF | On Jun 30, 2021, Emerald Magma Audha published PURIFIKASI JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi
Pengertian judicial review dalam praktik sistem common law maupun dalam praktik peradilan umum di Indonesia, mencakup juga pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). 7 Dalam kerangka untuk
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition. Menurut Moh. Mahfud, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya Judicial Activition: Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa
Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh: Puguh Windrawan. Abstract. The Constitutional Court plays a central role in the democratic system governance. With a solid perspective of balancing state power, the court has been set up to interpret and review of conformity of every act and regulation.
Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa rumusan konsep purifikasi judicial review yang peneliti paparkan adalah dalam bentuk “Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945” yang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam gagasan amandemen kelima UUD NRI 1945.
