Search results
30 cze 2021 · In terms of judicial review, Indonesia applies a twin-roof system in which the Supreme Court has the authority to examine laws and regulations that are contrary to higher laws and regulations...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). Judicial Review bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.
Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa rumusan konsep purifikasi judicial review yang peneliti paparkan adalah dalam bentuk “Usulan Perubahan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945” yang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam gagasan amandemen kelima UUD NRI 1945.
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition. Menurut Moh. Mahfud, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya Judicial Activition: Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi
1 kwi 2024 · Sistem hukum di Indonesia pada intinya memuat berbagai “tradisi hukum” yang tersistem dan teratur sehingga membentuk kerangka sistem hukum suatu negara. Dalam perkembangan di dunia, sistem ...
