Search results
Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang ...
1 cze 2023 · Dari perspektif teori konstitusionalisme, konstitusi dianggap sebagai hukum dokumen yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat (Mohamad Hidayat Muhtar Rodon Pedrason Apripari, 2023). ...
30 cze 2021 · konsep puri kasi judicial review, baik melalui pembertidakberlakuan maupun perubahan (revisi) terhadap ketentuan-ketentuan in casu pasal-pasal terkait. Kata Kunci: Puri kasi, Judicial Review...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
19 lis 2021 · Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan pembentuk uu dengan kualitas rendah. namun demikian, penyelenggaraan judicial review pada...
Dalam prakteknya, kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu setidaknya disebabkan dua alasan, yaitu alasan normatif, yakni kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dil...
judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan Judicial Activition. Menurut Moh. Mahfud, minimal ada tiga alasan yang mendasari pernyataan pentingnya Judicial Activition: Pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa
