Search results
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
30 cze 2021 · Abstrak. Berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) juncto Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, bahwa judicial review di Indonesia saat ini menganut sistem dua atap, yakni oleh...
Judicial Review Sebagai Sarana Perlindungan Hak-Hak Asasi Warga Negara 173 yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam makalah ini. Metode yuridis normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.6
Key Word: Judicial review, tata Hukum Indonesia. Pendahuluan. Tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada undang-undang dasar daripada undang-undang dalam arti formil. Artinya tidak semua undang-undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan atau amandemennya daripada undang-undang biasa.
1 Adapun yang dimaksud dengan tata hukum adalah ‘keseluruhan norma yang diakui masyarakat sebagai kaidah-kaidah yang mengikat (demi tercapainya ketertiban dalam kehidupan masyarakat), dan karena itu dipertahankan berlakunya oleh suatu otoritas yang juga diakui masyarakat’.
benar-benar dimaknai sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land), sehingga segala perbuatan dan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
28 lut 2022 · Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial review menjadi instrumen penting yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia.
