Search results
Key Word: Judicial review, tata Hukum Indonesia. Pendahuluan. Tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada undang-undang dasar daripada undang-undang dalam arti formil. Artinya tidak semua undang-undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan atau amandemennya daripada undang-undang biasa.
Judicial Review di bidang hukum konstitusi dalam perspektif histori s terlekat dan berseiringa n dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.
30 cze 2021 · PDF | On Jun 30, 2021, Emerald Magma Audha published PURIFIKASI JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.
19 lis 2021 · Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan pembentuk uu dengan kualitas rendah. namun demikian, penyelenggaraan judicial review pada...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review) sebenarnya
judicial review merujuk pada putusan judicial review Mahkamah Konstitusi dan penerapan asas bebas bagi hakim dalam melakukan proses peradilan. Terdapat beberapa konsep untuk
