Search results
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi
perbandingan hukum tentang pelaksanaan judicial review negara Indonesia dengan negara Jerman secara normatif. Kata Kunci: Judicial Review, Perbandingan Hukum, Mahkamah Konstitusi Yoshelsa Wardhana. NIM: C100120017. COMPARATIVE LAW ON THE JUDICIAL REVIEW PROCEEDINGS BETWEEN INDONESIA AND GERMANY.
30 cze 2021 · In terms of judicial review, Indonesia applies a twin-roof system in which the Supreme Court has the authority to examine laws and regulations that are contrary to higher laws and regulations...
19 lis 2021 · Tulisan ini mengkaji dengan konkrit persoalan dualisme judicial review dalam perspektif negara hukum serta ugensi judicial review satu pintu di MK sebagai solusi atas problematika di...
Dalam prakteknya, kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu setidaknya disebabkan dua alasan, yaitu alasan normatif, yakni kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dil...
Ada dua sejarah besar dalam judicial review di dunia. Pertama adalah sejarah judicial review dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam SHUNDUD‡ Marbury vs. Madison·7D hun 1803. Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme Court Amerika ...
