Search results
benar-benar dimaknai sebagai hukum tertinggi (supreme law of the land), sehingga segala perbuatan dan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
30 cze 2021 · The terms are called judicial review and constitutional review. In terms of judicial review, Indonesia applies a twin-roof system in which the Supreme Court has the authority to examine...
perbandingan hukum tentang pelaksanaan judicial review negara Indonesia dengan negara Jerman secara normatif. Kata Kunci: Judicial Review , Perbandingan Hukum, Mahkamah Konstitusi
Dalam prakteknya, kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu setidaknya disebabkan dua alasan, yaitu alasan normatif, yakni kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dil...
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
melanggar konstitusi itu hendak dicegah dengan melakukan judicial review atau hak uji materiil atas UU. Dengan demikian judicial review atas aspek konstitusionalitas UU sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu pembuatan UU yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Urgensi
Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer –Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi
