Search results
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
A. Pendahuluan. Dari catatan yang diungkap oleh Mauro Cappeletti, diungkap soal awal penggunaan konsep judicial review. Ia mencatat bahwa pada masa itu, suatu peraturan yang berada di bawah (psephisma) tidak boleh bertentangan dengan nilai yang berada di atasnya (nomoi).
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review) sebenarnya
menimbulkan dualisme kelembagaan fungsi judicial review. Dari masalah tersebut bagaimana pandangan Siyasah Tasyri’iyyah terhadap dualisme kewenangan judicial review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Dan apa relevansi dari gagasan pengaturan judicial review dalam satu atap?
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Sebuah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power).
Konstitusi. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Kekuasaan (sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:2 1) Lembaga legislatif
28 lut 2022 · Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial review menjadi instrumen penting yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia.
