Search results
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH. SKRIPSI. DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM. OLEH: FIRDAUSI MUHAMAD RIZAL. 14370003.
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Sebuah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power).
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli. Abstrak: Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. omena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dih.
Konstitusi. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Kekuasaan (sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:2 1) Lembaga legislatif
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.
16 cze 2023 · dari judicial review, dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) judicial review merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadil;an; (b) judicial review merupakan...
