Search results
menimbulkan dualisme kelembagaan fungsi judicial review. Dari masalah tersebut bagaimana pandangan Siyasah Tasyri’iyyah terhadap dualisme kewenangan judicial review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Dan apa relevansi dari gagasan pengaturan judicial review dalam satu atap?
Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi.
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Sebuah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power).
judicial review adalah terbatas pada menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenagan itu diberikan oleh konstitusi maupun Undang-Undang. Jika Undang-Undang atau bagian di dalamnya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan UUD NRI 1945, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ajudikasi konstitusional menurut prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.
lembaga peradialan (judicial review) merupakan sejarah panjang yang penuh dengan dinamika dalam perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perdebatan perlu tidaknya pemberian kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji peraturan perundang-undangan (judicial review) sebenarnya
Judicial review is a process by which the actions of the executive, legislative or administrative branches of a government are reviewed by the judiciary (Mark, 2001). In judicial review, a court may invalidate laws, actions, or government policies that are inconsistent with higher authority.
