Search results
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.
ABSTRAK: Para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi hukum islam, yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan.
tegas mengenai posisi BPK. Dalam amandemen tersebut dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1). Kalimat lengkap pasal tersebut adalah: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Perubahan penting lain dalam
BPK adalah lembaga negara yang yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Bab VIII tentang Hal Keuangan UUD 1945 sebelum perubahan.
JAKARTA, Humas BPK - Dalam melakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat memerlukan memiliki informasi hukum ini secara cepat, mudah dan terstruktur, karena para auditor BK selalu menggunakan hukum sebagai bagian penting dalam kriteria pemeriksaan.
22 paź 2023 · Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, tugas dan wewenang BPK menurut UUD 1945 adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK yang secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada pengguna di internal BPK maupun masyarakat. Cari Peraturan.
