Search results
14 wrz 2024 · KOMPAS.com - UU pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). UU ini merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya fiskal yang menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengaturan PP No. 10 Tahun 2021 ini bertujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, kemudahan berusaha dan layanan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, PP No.10 Tahun 2021 mengatur pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:
16 maj 2024 · Ketentuan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah diubah, sehingga menjadi sebagaimana ...
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Key Message: Simplifikasi dan Penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Key Policies. RUU HKPD Meningkatkan Local Taxing Power Dengan Tetap Menjaga Kemudahan Berusaha di Daerah. MENURUNKAN ADMINISTRATION DAN COMPLIANCE COST.
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022.
Isi buku ini meliputi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, PPh badan, Pajak Pertambahan Nilai PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), pemotongan pajak, tata cara perpajakan, pajak daerah, bea cukai, bea meterai, pajak internasional, transfer pricing, insentif fiskal, dan perkembangan terkini lainnya.
