Search results
pengetahuan berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan tentang Hukum Agraria di Indonesia yang meliputi konsep hukum agraria, sejarah hukum dan politik agraria di masa penjajahan dan masa kemerdekaan, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria nasional, asas-asas hukum agraria nasional, hak atas
Hukum agraria menurut Bachsan Mustofa adalah kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hu-kum undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan
Ali Sodiqin. Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultasn Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, e-mail: ali_sadikin6@yahoo.com. A. Pendahuluan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan menghentikan pembagian tanah rampasan perang (fay’), banyak sahabat yang mempertanyakan dan bahkan menentang keputusan tersebut.
Problematika & Teori Agraria dalam Lintasan Sejarah Islam •Dapat dirunut dr peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. •Sebagai pendatang, menentukan masjid sebagai tempat & institusi •Membagi secara adil lahan termasuk untuk non muslim: pemukiman, cocok tanam, dan aktivitas perekonomian.
hukum agraria di Indonesia, Hukum Agraria Baru (Undang Undang Pokok Agraria), Hak-Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Agraria, dan mengenai materi Reforma Agraria.
1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria (UUPA). Di dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat. Hal inilah juga menegaskan Bagaimana hak hak ulayat atas tanah adat tetap dipertahankan karena hukum adat merupakan suatu norma atau peraturan yang hidup di dalam masyarakat untuk mengatur
Materi yang dibahas dalam buku ini berupa, istilah dan pengertian hukum agraria dan hukum tanah, perkembangan politik agraria di Indonesia, penyusunan hukum agraria nasional, ruang lingkup penguasaan hak atas tanah, jenis hak-hak individu atas tanah, tata cara perolehan hak atas tanah dan hak tanggungan sebagai jaminan hak atas tanah. .
