Search results
2 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
8 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dimulai pada tahun 2024. Sedangkan untuk saat ini, masih dibangun kantin serta parkirannya yang bakal rampung pada November 2023.
9 paź 2024 · IDXChannel - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Kompleks Parlemen atau Gedung DPR/MPR di IKN siap dilelang pada 2025. Danis menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan desain bangunan terlebih dahulu sebelum masuk dalam ...
7 cze 2023 · Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024. Namun, hingga 25 Oktober 2024, realisasi anggaran tersebut baru sebesar 57,8 persen.
7 cze 2023 · tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada tahun 2024. Hal itu disampaikan Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
18 mar 2024 · Badan Otorita menyebut pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan.
20 paź 2024 · Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana awal mula dibangunnya Gedung DPR/MPR RI? Berikut ini ulasannya. Gedung DPR/MPR RI mulai dibangun pada 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 48 Tahun 1965.