Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 3 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...

  2. 7 cze 2023 · Menteri PUPR Dody Hanggodo Sebut Serapan Anggaran IKN pada 2024 Baru 57,8 Persen. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024.

  3. 23 paź 2024 · Legislatif sendiri adalah DPR dan MPR RI. Sementara yudikatif meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Jadi gedung parlamennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu," kata AHY di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU ...

  4. 5 dni temu · Bagi Prabowo, kata dia, IKN adalah Ibu kota Politik. Otorita IKN harus merampungkan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dalam empat tahun ke depan, selain gedung-gedung eksekutif. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyebutkan Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN.

  5. 24 paź 2024 · Gedung baru Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin, Jerman, seolah menjadi hit di kalangan masyarakat Indonesia di Jerman dan para diplomat. Meski sudah siap hampir 100%, gedung ini ...

  6. 11 kwi 2018 · Rencana anggaran yang diajukan DPR untuk tahun 2019 meningkat Rp2 miliar dibandingkan tahun 2018 dan mencakup usulan yang masih kontroversial: pembangunan gedung DPR baru.

  7. Kompleks Parlemen Republik Indonesia (disebut juga sebagai Gedung MPR/DPR/DPD RI) adalah tempat bersidang Kursi Legislatif Indonesia, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.