Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 8 mar 2021 · Namun, pendirian Conefo yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno itu, di kemudian hari jadi Gedung DPR. Soekarno melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48/1965 pada 8 Maret 1965 menetapkan pembangunan Conefo, yang ingin membuat tandingan bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

  2. www.mpr.go.id › tentang-mpr › Sejarah-Gedung-MPR-DPR-DPDMPR RI

    Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, Dpl.Ing. yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965.

  3. Kompleks Parlemen Republik Indonesia (disebut juga sebagai Gedung MPR/DPR/DPD RI) adalah tempat bersidang Kursi Legislatif Indonesia, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

  4. 4 kwi 2014 · Jakarta – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yangmerupakan wadah dari semua New Emerging Forces.

  5. 4 lis 2022 · Gedung DPR RI dibangun ketika Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tepatnya pada 8 Maret 1965. Soekarno adalah orang yang mencetuskan pembangunan gedung DPR tersebut. Pastinya, ada banyak lika-liku yang perlu dilalui untuk bisa merampungkan gedung bersejarah tersebut.

  6. 29 wrz 2017 · Pembangunan Gedung Conefo tahun 1964 seiring dengan semangat Presiden RI Soekarno membangun kekuatan baru dengan negara-negara berkembang sebagai anggotanya. Semangat itu antara lain berlatar belakang kesetaraan, tak hendak tunduk pada blok Amerika Serikat ataupun blok Uni Soviet.

  7. 23 gru 2021 · Berdasarkan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. KNIP diresmikan oleh presiden pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini yang kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir DPR RI.