Search results
3 dni temu · NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek gedung DPR/MPR dan Mahkamah Agung (MA) di Ibu Kota Nusantara (), Kalimantan Timur, masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com. "Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 ...
27 lut 2024 · Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Runi/Man.PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan Sekretariat Majelis Nasional Republik Korea selama ini telah memiliki sejarah hubungan bilateral yang sangat baik antarkedua Sekretariat Parlemen.
3 dni temu · Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) membeberkan progres terbaru dari pembangunan IKN. Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H Sumadilaga, menuturkan salah satu bangunan yang belum digarap adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kendati begitu, bangunan ini ditargetkan rampung pada 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
13 cze 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara bakal dimulai setelah pemindahan ibu kota negara tahap pertama dilaksanakan tahun 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini proyek Gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (disingkat DPRD Kabupaten Subang) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Subang, provinsi Jawa Barat. DPRD Kabupaten Subang memiliki 50 orang anggota yang tersebar di 9 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
7 cze 2023 · Menteri PUPR Dody Hanggodo Sebut Serapan Anggaran IKN pada 2024 Baru 57,8 Persen. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan kementeriannya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 41,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun 2024.
30 wrz 2024 · Tahun 2024, DPUPR merencanakan 170 paket pekerjaan fisik, dengan prioritas pembangunan Gedung Diskominfo senilai Rp2,8 Miliar. Gedung ini dianggap krusial karena menjadi pusat layanan informasi daerah.
