Search results
Buku ini bermula dari Buku Pemerintahan Desa di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVIII) Universitas Gadjah Mada tahun 1992. Atas dorongan teman teman di JPP Fisipol UGM yang memandang bahwa buku-buku yang mengungkapkan pemerintahan
31 sty 2011 · Sekarang mari kita bayangkan bagaimana seorang kepala desa harus menjalankan pemerintahan desa yang meliputi banyak aspek dan layanan umum sampai tata produksi desa dan lain sebagainya, jika penerimaan di desa hanya terbatas.
Departemen Politik dan Pemerintahan adalah salah satu departemen dibawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (DPP FISIPOL UGM). Di DPP, terdapat 3 program studi yaitu Prodi S1 Politik dan Pemerintahan, S2 Politik dan Pemerintahan dan S3 Ilmu Politik.
Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti dan memposisikan konstruksi teoritisnya, mengidentifikasi bagaimanakah sejarah yuridis pengaturan, dan kedudukan pemerintahan desa tersebut.
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang politik dan pemerintahan desa. Tujuan Pembelajaran. Melalui kuliah ini mahasiswa diharapkan akan: Memahami perspektif yang digunakan dalam melihat dan memperlakukan desa, dengan penekanan pada perspektif politik.
2 mar 2022 · Penyunting: Rachmad Gustomy, Utan Parlindungan. Deskripsi: Buku ini bermula dari Buku Pemerintahan Desa di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas (Bank Dunia XVIII) Universitas Gadjah Mada tahun 1992.
Sebagai pilar otonomi daerah, desa membutuhkan peran dan kewenangan yang lebih luas dan konkrit pada pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya dan kepentingan masyarakat setempat.
