Search results
8 gru 2021 · Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia membutuhkan lembaga yang berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA).
Merujuk Pasal 28 UU 14/1985, pertama, MA berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi atas putusan-putusan peradilan di bawahnya terkait ada atau tidaknya kesalahan dalam penerapan hukum (upaya hukum biasa). Sejak berlakunya sistem kamar di MA, kelembagaan kasasi ini juga berfungsi untuk menjaga kesatuan dan konsistensi setiap putusan ...
24 kwi 2024 · Mahkamah Agung yang lebih dikenal dengan singkatan MA adalah bagian insitusi peradilan yang tertinggi dalam lingkup peradilan umum di Indonesia. MA ini dibentuk sebagai lembaga legislatif setelah dilakukan Amandemen UUD 1945, yang menyebutkan bahawa tugas dan fungsi Mahkamah Agung sangat penting bagi penegakan norma hukum di Indonesia.
MA: Setelah amandemen, MA membawahi badan peradilan dalam wilayah peradilan umum peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. MK: Bersama MA, MK memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji UU terhadap UUD.
Setelah dilakukan amandemen yang ke 3 pada Undang-Undang Dasar 1945 maka kedudukan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Sekitar tahun 2003 muncul lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi.
12 kwi 2019 · Tugas-tugas Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945 pasal 24C ayat 1 dan 2, termasuk menjelaskan fungsi dan wewenang MA, di antaranya yaitu untuk mengadili pada tingkat kasasi, melakukan peninjauan kembali, memutuskan sengketa, menguji perundang-undangan dan sebagainya.
Sejak tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen keempat dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 1 - 11 Agustus 2002.