Search results
Kemudian setelah Amandemen Mahkamah Agung mempunyai fungsi : peradilan,pengawasan,penasehat dan lain-lain. Karena berdiri terpisah dari lembaga lainya. Untuk itu terdapat syarat-syarat untuk pengisian jabatan dalam Mahkamah Agung terutama untuk Hakim Agung ,panitera, dan panitera pengganti.
8 gru 2021 · MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
1 cze 2024 · Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2002. Link Download: Amandemen Keempat UUD 1945. Abstrak: Penambahan pasal mengenai sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Perubahan pasal mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia. Catatan: Amandemen keempat ini dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2002.
2 wrz 2019 · Setelah amandemen UUD 1945 ada beberapa hal yang prinsip dan mendasar yang dipakai sebaga i dasar pemikiran dalam menata struktur lembag a negara dan penyelenggaraan kekuasaan lembag a...
3. Presiden Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih presidennya lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada MPR karena posisi antara MPR dan Presiden kini sama tinggi. Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara lain: 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 2.
Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY (8 lembaga Negara). Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagan negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 dibagi membagi tiga bidang/fungsi.
14 cze 2022 · Sedangkan sesudah amandemen ternyata juga tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif...
