Search results
8 gru 2021 · MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
Kemudian setelah Amandemen Mahkamah Agung mempunyai fungsi : peradilan,pengawasan,penasehat dan lain-lain. Karena berdiri terpisah dari lembaga lainya. Untuk itu terdapat syarat-syarat untuk pengisian jabatan dalam Mahkamah Agung terutama untuk Hakim Agung ,panitera, dan panitera pengganti.
2 wrz 2019 · Setelah amandemen UUD 1945 ada beberapa hal yang prinsip dan mendasar yang dipakai sebaga i dasar pemikiran dalam menata struktur lembag a negara dan penyelenggaraan kekuasaan lembag a...
Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi
Keterangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen. -. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amandemen. -. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahasa Inggris.
berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 dibagi membagi tiga bidang/fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-undangan, Kedua, berkaitan dengan pengawasan, ketiga, dengan pengangkatan hakim agung. 10
Dalam praktiknya, MA memiliki 4 fungsi utama yakni fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, dan nasihat.